Bagi saya sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Dana Aspirasi anggota DPR ini. Sejak 5 tahun lalu ketika mulai terdampar di Magelang, yang namanya Dana Aspirasi sudah membumi dan menjadi menu tahunan para anggota dewan serta warga masyarakat di daerah pemilihan serta desa. Mereka, para warga dan perangkat desa, sudah njagakne dana sinterklas ini cair di tempat mereka.

Beberapa hari ini, Setgab Koalisi Partai Pendukung Pemerintah yang dipelopori oleh Golkar mencoba membuat move dengan menggulirkan dana aspirasi per Dapil sebesar 15 M, kemudian usulan itu diganti menjadi 1 M per desa. Bagi saya pribadi adalah ndak masalah dengan usulan tersebut. Akan tetapi, mbok yao belajar dari beberapa wilayah yang ada dana aspirasi dan selalu bermasalah. Sudah banyak anggota dewan terdampar di penjara karena kasus korupsi dan penyelewengan dana aspirasi tersebut.

Saya hanya sekedar berbagi saja, sepanjang pengamatan saya di Kabupaten Magelang semenjak tahun 2006 lalu, Dana Aspirasi DPRD memang belum banyak bermasalah dari sisi korupsi dan penyelewengan. Namun, keberadaan dana ini sebenarnya telah membuat rusaknya tatanan perencanaan pembangunan partisipatif yang diterapkan. Apalagi dana aspirasi, dari sisi kekuatan hukum tidak memiliki payung hukum yang jelas. Hanya tersirat pada UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan menganut asas Partisipatif, Teknoratik, Politik, Bottom up dan Top down. Nah, dana aspirasi seringkali menggunakan alasan pada perencanaan asas politik tersebut.

Disamping itu, dalam pengamatan saya, proses pencairan dana aspirasi yang berupa cash money telah merusak tatanan perencanaan pembangunan terutama pada tingkat desa. Masyarakat desa menganggap bahwa dana ini tidak perlu dibahas dalam Musrenbang Desa sebab cukup dengan membuat proposal dan lobi dengan anggota dewan dari Dapil mereka. Ketika tidak ikut dibahas dalam perencanaan inilah celah penyelewengan itu ada. Sebab pengawasan masyarakat menjadi sangat longgar. Apa dan bagaimana mau mengawasi, lha wong pembandingnya dengan besaran di perencanaan tidak ada.

Desa memang otonom, namun menurut saya semua agenda nasional dan daerah sebaiknya include dalam proses perencanaan desa, sehingga akan memudahkan masyarakat desa untuk terlibat aktif melaksanakan dan mengawasinya. Saat ini sudah banyak dana skala daerah dan nasional yang masuk ke desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dengan PP 72/2005 saja masih belum tepat pengelolaannya, kemudian ada Dana Aspirasi,  juga ada PNPM Mandiri belum lagi alokasi dana dari Propinsi (Jawa Tengah, sebesar 5juta per desa). Ini menjadikan semakin semarawutnya pengawasan pengelolaan keuangan desa, sebab SDM di desa belum sepenuhnya siap.

Saya tidak menolak PNPM dan Dana Aspirasi, namun dengan catatan bahwa harus dapat digunakan untuk pembangunan SDM Desa. Sehingga SDM Desa menjadi benar-benar siap untuk mengelola keuangannya. Jika tidak maka sebenarnya hanyalah pengalihan posisi korupsi yang ada di pusat ke desa. Tengoklah, PNPM dan Dana Aspirasi selalu dan selalu saja untuk pembangunan fisik, sangat kecil untuk alokasi peningkatan kapasitas SDM Desa.

Kemudian, PNPM dan Dana Aspirasi DPR seharusnya mengikuti dan include dalam sistem perencanaan desa yang dibuat secara tahunan dan lima tahunan. Artinya, ketika amanat peraturan perundangan “menyuruh” desa membuat rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun), maka masyarakat desa dapat memanfaatkan aliran dana-dana tersebut untuk membiayai rencana pembangunan yang sudah disusun. Bukan kemudian harus menyusun rancangan ulang yang sama sekali berbeda dengan sudah ada. Seharusnya dapat saling melengkapi. Sebab dana APBD tidak akan pernah cukup, dan hasil Musrenbang tidak semuanya dapat terdanai. Maka PNPM maupun Dana Aspirasi DPR(D) benar-benar dapat menjadi skoci penyelamat.

Gambar dari www.cartoonstock.com