[...] Desa memang otonom, namun menurut saya semua agenda nasional dan daerah sebaiknya include dalam proses perencanaan desa, sehingga akan memudahkan masyarakat desa untuk terlibat aktif melaksanakan dan mengawasinya. Saat ini sudah banyak dana skala daerah dan nasional yang masuk ke desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dengan PP 72/2005 saja masih belum tepat pengelolaannya, kemudian ada Dana Aspirasi,  juga ada PNPM Mandiri belum lagi alokasi dana dari Propinsi (Jawa Tengah, sebesar 5juta per desa). Ini menjadikan semakin semarawutnya pengawasan pengelolaan keuangan desa, sebab SDM di desa belum sepenuhnya siap. [...]

[...] Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa [kades] serta proses pembangunan desa. Namun, ditengah pemberian otonomisasi desa tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM-nya. Sehingga pelaksanaannya masih jauh dari harapan. [...]

mari kita bangun desa kita.. :)

Good :)

masalahnya desa itu bisa berdiri sendiri gak?