kaum biasa

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri alias SNMTPN atau dulu kenal dengan SIPENMARU (Sistem Peneriamaan Mahasiswa Baru) dan kemudian diganti dengan UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah sebuah proses yang digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ratusan ribu anak manusia yang lulus dari SMA akan mengadu nasibnya disini. Berlomba-lomba untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang katanya bermutu dan berkualitas serta mbayarnya murah.

Namun, sejak tahun 2000 lalu, yang namanya perguruan tinggi negeri sudah tidak lagi murah. Perlahan tapi pasti subsidi pendidikan untuk pendidikan tinggi dihilangkan. Akhirnya, perguruan tinggi ‘mencari akal’ untuk menutup biaya operasional agar ‘kualitasnya’ tetap terjaga. Biaya pendidikan menjadi membengkak. Kualitas selalu saja identik dengan harga mahal, ini bikin saya heran. Sehingga perguruan tinggi negeri sudah tidak puas lagi dengan hanya ‘mendapatkan jatah’ mahasiswa dari SNMPTN/UMPTN ini. Mereka mulai menggelar Ujian Masuk (UN) sendiri. Alasannya adalah demi membuka kesempatan kepada anak bangsa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri tersebut namun tidak lolos lewat jalur SNMPTN ini. Dalam beberapa pengamatan saya baik melalui berita media maupun berita oral kawan-kawan bahwa ‘harga’ masuk lewat UN lebih mahal daripada lewat SNMPTN.

Inilah efek dari BHMNisasi Perguruan tinggi negeri. Perubahan menjadi BHMN adalah salah satu lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap hak dasar manusia yakni pendidikan. Dari tanggung jawab negara (pemerintah) menjadi tanggung jawab masyarakat. Dan hal tersebut dilegalkan melalui UU 20/2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Padahal UUD 1945 menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara bukan hanya warga negara yang yang mampu. Itulah mengapa SNMPTN hanya mendapatkan jatah 10% dari total kuota yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri. Sisanya ada PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) dan melalui Ujian Masuk mandiri [yang paling besar porsinya].

Dalam pandangan saya, mereka yang dapat menikmati pendidikan berkualitas adalah meraka yang memiliki kuali dan tas yang memadai. Dalam bahasa Jawa kuali berarti tempat menanak nasi dan tas selalu diidentikan dengan tempat uang. Artinya, mereka yang sudah selesai urusan masalah nasi alias kenyang serta punya uang banyak merekalah yang dapat menikmati fasilitas bermutu dan berkualitas. Benarkah demikian? Betulkah demikian?