Bahwa Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa [kades] serta proses pembangunan desa. Namun, ditengah pemberian otonomisasi desa tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM-nya. Sehingga pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Ambil contoh kasus masalah pengelolaan keuangan desa. Dengan hak otonomnya tersebut desa berhak mengelola keuangan

Beberapa waktu lalu, sebelum ditutup dengan meledaknya bom di JW Mariott dan Ritz Carlton Jakarta, pemberitaan media massa menyorot tentang memanasnya hubungan KPK dan POLRI. “Cicak” melawan “Buaya”, demikian sorotan media massa tentang panasnya hubungan tersebut. Cicak yang hanya sebesar ibu jari mau melawan buaya yang sebesar bus. Cicak yang pemakan serangga kecil akan melawan buaya yang pemakan ayam bahkan kambing. Entah apa maksudnya ungkapan tersebut, dan siapa yang cicak dan siapa yang buaya, yang jelas ini telah mengundang reaksi keras kedua belah pihak (KPK dan POLRI) dan semakin men-disharmoni hubungan. Bahkan Presiden merasa harus turun tangan guna mendamaikan keduanya. Susno Duaji (Kabareskrim Polri) membantah menyebut KPK sebagai cicak yang dia analogikan tersebut. Namun inilah yang memicu retaknya hubungan tersebut. Ketika kasus tewasnya Nazrudin Zulkarnain yang melibatkan Antasari Azhar, sudah ada sinyal-sinyal tentang mulai tidak harmonisnya